Skip to content

Jangan adu domba rakyat !!

Oleh : Uum Syarif Usman

Publik terkejut dengan perilaku LSM GMBI yang melakukan kakerasan terhadap anggota FPI di Bandung beberapa hari lalu. Beragam reaksi bermunculan bahkan aksi balasan mulai terjadi; dimana mana Sekretariat dan massa GMBI disweeping.

Peristiwa yang terjadi di depan hidung aparat kepolisian itu tak pelak menimbulkan spekulasi bahwa GMBI diorder pihak tertentu untuk melakukan provokasi dan pressure terhadap FPI. Belakangan ramai di media bahwa Anton Charlian, Kapolda Jabar, ternyata Pembina resmi GMBI. 

Sebagai warga muslim Jawa Barat saya sangat risau dengan eskalasi yang semakin naik antara FPI vs GMBI, yang dalam aksinya juga berusaha menarik narik simbul kesundaan. Jika tidak segera bisa diredam, konflik horisontal ini bakal memakan banyak korban. 

Sebagai mantan Sekretaris KNPI Jawa Barat saya sedikit mengetahui siapa dan bagaimana sepak terjang GMBI. Secara keorganisasian GMBI dibanding FPI itu ibarat anak SD dihadapan mahasiswa. Apalagi jika melawan massa pendukung Habib Riziq yang fakta nya bukan hanya dari FPI. 

Jumlah anggota GMBI itu tak seberapa, sebagian yang datang ikut bergabung dengan GMBI itu diduga kuat bukan massa asli GMBI, melainkan para pedagang kecil, tukang parkir illegal, dan masyarakat ekonomi kelas bawah yang kesehariannya mencari nafkah di lahan yang “dikuasai” GMBI. 

Mereka tak kuasa menolak ketika diperintahkan ikut aksi, karena diancam tak bisa lagi mencari nafkah di lahan tersebut. Bayangkan bagaimana nasib keluarganya jika mereka jadi korban salah sasaran. 

Yang menarik dicermati adalah, mengapa “anak SD” itu berani melabrak “mahasiswa?”. Kuat dugaan, konon, mereka merasa dibackup Kapolda Jabar itu. Simpul inilah yang sesungguhnya harus diurai; 

1. Benarkah Kapolda jadi Pembina resmi GMBI ? Jika benar, apakah sudah ijin atasan ? Jika diijinkan atasannya, maka DPR bisa mempertanyakan pertimbangan Kapolri memberi ijin. Jika tidak ada ijin atasan, berarti Kapolda melanggar UU no 2 tahun 2002 tentang Polri dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Rep. Indonesia, dimana pada Pasal 16 huruf d, disebutkan bahwa  anggota Polri dilarang menjadi pengurus LSM/Ormas tanpa persetujuan pimpinan.

2. Apakah protap pengamanan unjuk rasa sudah dilaksanakan dengan benar oleh jajaran kepolisian terkait? Jika melihat rekaman peristiwa yang beredar luas nampak ada perbedaan perlakuan di lapangan dari kepolisian terhadap dua kelompok itu. Jika protap sudah dijalankan mengapa bisa terjadi kerusuhan? . Dan jika terbukti protap tak dijalankan dengan benar, ada skenario apa yang sedang dimainkan sehingga “harus” bentrok ? 

3. Aparat keamanan harus segera menindak oknum oknum GMBI yang berganggungjawab atas penganiayaan pada anggota FPI. Jika aparat tidak cepat tanggap, api dendam pendukung Habib akan semakin menyala dan bisa menimbulkan kebakaran.

Menurut saya, bukan levelnya Habib menyerukan “perang” lawan massa GMBI yang ikut demo. Itu melecehkan FPI sendiri. Terlalu kecil GMBI kalau harus “dilumat” FPI dan umat Islam. Kasihan mereka yang benar benar masyarakat bawah yang terpaksa ikut demo GMBI demi sesuap nasi. 

Jangan buatkan rakyat diadu domba. 

Tindak otak/tokoh intelektualnya.
Tindak penanngungjawabnya. 

Hukum pelakunya dengan setimpal.

Leave a Reply

%d bloggers like this: