Skip to content

Innalillahi !! Ustadz ALFIAN TANJUNG DITAHAN PENYIDIK BARESKRIM MABES POLRI [video]

Jakarta – 4 orang Advokat/Pengacara [terdiri dari Adv. M. Junaedi, S.H., Adv. Ahmad Husen., SE., SH, Adv. Helmy & Adv. Muhtar]  yg mewakili 45 advokat/pengacara yang tergabung dlm LBH CATUR BHAKTI dan Alliansi Advokat Muslim NKRI telah melakukan pendampingan dalam pemeriksaan ustad kondang, Ust. Alfian Tanjung, yang dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim Mabes Polri. 

Adapun  total pertanyaan ada 52 pertanyaan oleh Penyidik  yang dipimpin oleh Kombes Riky Haznul, S.I.K., M.H, & AKBP Andrian Syah, S.H., & AKP Eka Setiawati, S.H., S.I.K..

Pemeriksaan dimulai dari pukul 13.00 WIB sampai 21.00 WIB dan pengoreksian/pembacaan ulang print out BAP sampai pukul 23.15 WIB,  pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017,

Dan pada jam 00.15 WIB, Ustad Alfian Tanjung menandatangani surat penangkapan dan penahanan terhadap dirinya.

Menurut *Adv. M. Junaedi, S.H.*  [Ketua Tim Konsultan Hukum Berita Buana Online], juga salah seorang advokat yang tergabung dan ikut  mendampingi dalam Pemeriksaan ini. Bahwa permintaan keterangan dan bahkan penangkapan serta penahanan ini terkait adanya Laporan Polisi dengan No. LP : LPB/451/IV/2017/UM/JATIM, tertanggal 11 April 2017,

yang dibuat oleh Sdr. Sudjatmiko, warga Indonesia yang tinggal di Surabaya.

Dia menambahkan bahwa pemeriksaan  ini merupakan kali ke-1,  dan Ustad Alfian Tanjung masih dalam kapasitas sebagai saksi.  Akan tetapi  pada jam 00.15 WIB, Selasa, 30 Mei 2017  d ybs disodori surat penangkapan [S.Kap/45/V/2017] dan surat penahanan yang langsung ditanda-tangani  Direktur Tindak Pidana Umum, Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak. Menurut Junaedi bahwa jeratan LP sehubungan isi ceramah  Ust. Alfian Tanjung di masjid Al-Mujahidin, Surabaya, pd tgl 26  Pebruari 2017 bada Shubuh.  

Menirut Junaedi bahwa pemeriksaan bisa saja menaikkan status saksi menjadi tersangka bilamana unsur-unsurnya masuk dengan dugaan tindak pidana menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan dan/atau  diskriminasi ras dan etnis dan/atau serial orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA) 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP & Pasal 16 Jo. Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI Nomor. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan etnis dan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik.

Leave a Reply

%d bloggers like this: