Skip to content

​Pancasila Menolak Pluralisme, Tapi Pancasila Menerima Khilafah

Terus terang saja saya tidak begitu paham itu Khilafah, saya hanya paham bahwa Khilafah itu sistem kepemimpinan dalam Islam mungkin mirip mirip seperti vatikan lah,Hari ini perbincangan Pancasila dan Khilafah bak meteor jatuh dari gunung bromo serta kencang kali temparaturnya.

Namun demikian, mengapa sistem demokrasi barat itu kita adopsi pula meskipun itu tak jelas dimana terbukti bahwa sistem demokrasi hari ini, hanya melahirkan kapitalisme engineering berwatak materialistik yang banyak menyembunyikan sejarah dunia yang mana telah menempatkan manusia hilang dari orbit Illahiyahnya.

Mungkin suatu saat nanti dunia bisa saja di jalankan oleh gabungan Khilafah Islam dan Vatikan dan melahirkan New Order. Tapi kadang kadang bahwa apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, akibat di amandemennya UUD45?.

Bermunculannya lembaga-lembaga negara baru, tumpang tindih kewenangan dan kebijakan antar lembaga negara melahirkan inefisiensi terhadap efektivitas fungsi-fungsi kekuasaan pada lembaga Negara, akibatnya kepentingan masyarakat sangat di rugikan dus mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat di tambah di hilangkannya fungsi MPR sebagai Lembaga tertinggi negara yang berperan sebagai integrator Kedaulatan Rakyat pada Negara.

Akibatnya Indonesia hari ini berada pada sistem demokrasi politik mal praktek. Tetapi anehnya di depan hidung dan mata para munafikin dan para figuran demokrasi jelas-jelas bahwa demokrasi yang kita jalankan hari ini bertentangan dengan Sila ke Empat Pancasila.

Demikian juga sistem pemilihan President bertentangan dengan Pasal 6a UUD 2002 mereka diam saja dan bak kambing congek, tetapi hari ini banyak orang berbicara baik pejabat Negara, Para politisi, praktisi, pengamat, Ahoker sampai orang-orang LGBT pun bicara tentang Pancasila dan Khilafah termasuk isu Bhineka, mengapa Pancasila tiba tiba jadi viral kembali, pada hal paska runtuhnya Orba Pancasila tinggal sebuah nama, bahkan hampir terlupakan dari orbit politik Indonesia.

Bukan kah paska runtuhnya Orde Baru bangsa Indonesia telah menjadi Bangsa materialisme, hedonisme, penuh dengan dialetika sekularisme serta penuh dengan logika sekularisme. Oleh karena itu kalau pada hari ini para elit politik, serta para pecundang bangsa tiba-tiba semua bicara Pancasila dan Bhineka, ini menunjukan bahwa Pancasila itu tidak bisa menerima paham Sekuler, Komunis dan ateis demikian juga bahwa Pancasila menolak gagasan pluralisme serta gagasan bhineka materialisme, Tapi Pancasila menerima dengan baik gagasan plural dan bhineka berdasarkan dialetika.

Pancasila dan Pluralisme

Pancasila menolak dirinya disebut menganut paham pluralisme, mengapa?

Pertama bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup bernegara bangsa Indonesia yang mengendepankan moralitas dan dialetika Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, pengertian Pluralisme itu sendiri menimbulkan ambiguitas dimana mencampurkan adukan hal yang bathil dan haq mencampur adukan antara kearifan Illahiyah dengan isme-isme materialisme, Pancasila itu mengandung gagasan kearifan Illahiyah dan kearifan Insaniyah. Oleh sebab itu Pancasila menentang keras pluralisme,

Pancasila tidak bisa menerima Isme-Isme seperti sukalarisme, Komunisme, Kolonialisme, akan tetapi Pancasila menjadi katalisator terhad ragam (plural) (bukan pluralisme) cultural kolektivitas bangsa Indonesia,

Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa menerima konsep Nasakom, Pancasila tidak bisa menerima gagasan Sekularisme, Pancasila tidak bisa menerima gagasan memisahkan Agama dari Demokrasi, Pancasila tidak bisa menerima kebijakan anti Agama, demikian juga Pancasila tidak bisa menerima keberadaan LGBT.

Demikian juga dengan konsep Bhineka bahwa ada banyak hal-hal yang tidak bisa di bhineka dalam prespektif kehidupan bangsa Indonesia, baik Itu prespektif sosial, agama, cultural, politik dan ekonomi. Dari prespektif politik seperti  kasus ahok jelas tidak bisa di kaitkan dengan slogan kebhinekaan, maupun pluralism.

Demekian Juga dari kasus misionaris nasrani mendatangi rumah-rumah muslim untuk mengajak masuk nasrani ini bertentangan dengan bhineka karena tidak menghargai keberagaman (plural). Demikian juga kasus Persekutuan Gereja Indonesia menulis surat ke Pemerintah meminta HTI dan FPI di bubarkan Ini mencederai Bhineka dan Plural, sebab HTI dan FPI tidak mengancam siapa-siapa.

Kebhinekaan jangan dijadikan hanya sebagai selimut tapi dalam prakteknya menggunakan gagasan materialisme untuk mencapai tujuan kelompok, ini harus di hentikan, demikian juga dengan halnya umat Islam harus benar-benar mempraktekan konsep Rahmatan lil allamin pada dimensi sosial dan ekonomi, inti pokok ajaran Islam adalah melindungi yang lemah, tidak boleh melampaui batas dan dilarang melakukan pertumpahan darah, tapi Islam tegas melawan kedzoliman dan ketidakadilan.

Pancasila Bisa Bersanding Dengan Sistem Khilafah

Yang jelas saya bukan aktivis HTI, tapi saya juga bukan orang anti HTI, demikian pula saya juga bukan orang yang memilki cukup ilmu soal Khilafah ini. Tapi saya hanya mencoba melihat Pancasila dari prespektf Khilafah dan melihat Khilafah dari prespektif Pancasila, Pancasila tidak bisa di pisahkan dari historis perjuangan bangsa Indonesia.

Pengalaman Bangsa Indonesia di Jajah oleh belanda selama 350 tahun telah melahirkan kebangkitan nasionalisme baru yang di picu oleh amanat penderitaan Rakyat. Kebangkitan Nasionalisme Bangsa Indonesia pada waktu itu di dominasi oleh faktor Agama Islam.

Hal ini bisa di lihat pada sejarah tradisional awal pergerakan kemerdekaan mengusir penjajah di motori oleh para ulama dan santri, Gerakan para ulama dan santri ini telah menginspirasi kaum terpelajar untuk mengagas lahirnya perjuangan Nasional.

Hasil akhir dari perjuangan mereka menghasilkan pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia, Pancasila, Pembukaan UUD45 dan UUD45 dari kelima hasil perjuangan kemerdekaan di atas kelima limanya memiliki dimensi Kearifan Illahiyah dan dimensi ke arifan insaniyah.

Pancasila dari kelima Silanya meliputi Khilafah Islamiyah, Sila pertama bahwa Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Konsekwensinya Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka sistem politik, sistem negara maupun sistem demokrasi harus menjunjung tinggi nilai nilai ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Negara tidak bisa di pisahkan dari Agama.

Sila pertama Pancasila ini mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia harus berdiri pada nilai nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, untuk menjalankan nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa sebagai kearifan Illahiyah ini harus melalui Syariah,

Pelaksanaan Syariah ini tentu tidak bisa di lakukan apabila negara menjadi sekuler dan anti Agama, Khilafah menjamin terlaksananya Pancasila Sila pertama maupun sila sila lainnya untuk semua golongan Bangsa Indonesia.

Dalam Alquran Allah memberitahukan kehendak-NYA pada semua malaikat “Aku hendak menciptakan manusia agar menjadi pengatur di muka Bumi itu” dari sini sangat jelas bahwa manusia di amanatkan Allah untuk mengatur bumi ini dengan nilai nilai Ketuhan Yang Maha Esa, bukan nilai-nilai demokrasi, sekuler, anti Agama, dengan demikian manusia harus menggunakan nilai-nilai syariah sebagai Kearifan Illahiyah dalam dimensi Khilafah, sedangkan Pancasila adalah nilai-nilai kearifan insaniyah dalam dimensi mengatur bumi bersama-sama dengan nilai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan nilai nilai syariah.

Dengan demikian Pancasila dan Khilafah itu satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan, Pancasila tanpa Khilafah tidak akan efektif demikian juga terhadap kegiatan negara lainnya, dan seterusnya Khilafah tanpa Pancasila akan kehilangan kearifan Insaniyahnya. Khilafah pertama di muka bumi ini di pimpin Nabi Adam, kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad
Penulis: Habil Marati, Anggota DPR RI 1999-2009

Leave a Reply

%d bloggers like this: