Skip to content

Habib Rizieq Minta Yusril buat Format Rekonsiliasi atau Revolusi

Jakarta | Pembina GNPF-MUI, Habib Rizieq Shihab, meminta pakar hukum tatanegara Prof. Yusril Ihza Mahendra membuat format rekonsiliasi antara pemerintah, ulama dan aktifis yang bersikap kritis untuk menghentikan segala kegaduhan.

“Kepada bapak Yusril Ihza Mahendra maupun kawan-kawan yang lainnya perlu membuat satu format yang tepat bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan,” ujar Habib Rizieq Shihab, Jumat (16/6) sore melalui sambungan telepon saat ‘Uji Shahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chatting HRS’ di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu, Habib Rizieq juga menyampaikan apresiasi kepada Yusril yang disebutnya telah memberikan usulan-usulan dan saran-saran yang luar biasa, di antaranya adalah usulan tentang rekonsiliasi ulama dan umara.

“Ini satu usulan yang brilian karena pada dasarnya GNPF MUI jauh dari sebelum digelarnya aksi bela Islam 1, 2, 3, dan seterusnya, itu telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk kita duduk dialog, untuk kita duduk musyawarah, terhadap berbagai macam persoalan bangsa,” ujarnya.

Tapi entah apa sebabnya, jelas Habib, semua permohonan tersebut selalu ditolak, selalu diabaikan. “Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” tegas Habib Rizieq.

Yusril sendiri tidak menampik adanya Abuse of Power dalam proses pengusutan demi menjerat HRS. “Ya, bisa begitu (abuse of power),” katanya seraya menegaskan bahwa barang bukti dalam kasus dugaan chat mesum yang menyeret nama Firza Husein dan Habib Rizieq Shihab didapat polisi dengan cara illegal dan tidak sah dijadikan sebagai barang bukti. Sementara, pelaku penyebar chatt-nya sendiri, hingga kini belum juga ditangkap.

Senada dengan Habib Rizieq, sebelumnya Presidium Alumni 212 yang dipimpin ustadz Sambo mengadukan dan sekaligus meminta Komnas HAM untuk melakukan langkah-langkah mediasi kepada pemerintah terkait adanya kriminalisasi dan diskriminasi hukum terhadap para ulama dan aktivis yang terus menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya.

Leave a Reply

%d bloggers like this: