Skip to content

Corporation State dan HUT RI

Kurang Ajar : Gambar Naga Gigit Garuda

Oleh : Suparman, Ketua Forum Demokrasi Kita

Pakar pendidikan Paulo Freire mengatakan pendidikan hak setiap manusia. Variabel “Pendidikan” diganti dengan “Kemerdekaan” hingga perkataan Paulo Freire menjadi Kemerdekaan hak setiap manusia.

Adanya nama Indonesia dan kemerdekaan Indonesia terlepas dari kehadiran bangsa Eropa melakukan penjajah terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal ini dapat kita melakukan pendekatan hukum deliaktika Hegel, tesisnya Bangsa Eropa, anti tesisnya Kerajaan-kerajaan Nusantara, sintesisnya Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 72 Tahun lalu merupakan suatu cara untuk merubah struktur masyarakat Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan yang disebabkan oleh sistem “Corporation State” yang tidak sesuai dengan nilai kultural masyarakat Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia ketika itu adalah upaya merubah struktur masyarakat Indonesia dari “Corporation State” menjadi “Nation State”. Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan terhadap kerajaan-kerajaan di Tanah Nusantara. Mereka menerapkan sistem “Corporation State” sebagai alat penindasan terhadap masyarakat Indonesia.

Kemerdekaan hak setiap manusia yang diperjuangkan masyarakat Indonesia hanya “Lebih tiang besar daripada pasak”, yang mirisnya hanya dimenikmati sebagian kecil masyarakat, ditambah 80 % yang dikuasainya Timur Asing kekayaan alam Indonesia yang tidak terlepas di Amademen UUD hingga kembalinya lagi “Corporation State” dalam konstitusi kita.

Jika kita kebelakang, ketika masyarakat Nusantara belum merdeka struktural masyarakat kita diklasifikasikan menjadi Bangsa Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Bangsa Eropa, kelas atas melakukan penindasan terhadap masyarakat, pribumi sebagai kelas bawah dengan menggunakan sistem Corporation State.

HUT RI yang kita lakukan hari ini, apakah diukur dengan upacara gempar gumpita tetapi tidak diukur dengan ketidakadilan dan kemiskinan yang semakin hari semakin meningkat yang dimana akan mengancam eksistensi serta keutuhan NKRI. Karena, dibubarkan negara-negara di dunia tidak terlepas dari masalah kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial dalam ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disisi ini, HUT RI yang menjadikan beban bagi masyarakat Indonesia yang dominan pribumi yang berada di garis kemiskinan dan mengabaikan kepentingan mereka, maka tunggu datangnya yang mesti kita tidak ingin secara bersama. 

Selain itu, HUT RI tidak menghadirkan dan menegakkan melawan dalam Corporation State yang mencengkram kita, maka HUT RI hanya abstraksi semata dan menghabiskan APBN yang di Utang Luar Negeri merupakan penjajahan asementris.
17 Agustus 2017
​[posdesanews]

Leave a Reply

%d bloggers like this: