Skip to content

PENGUNGKAPAN SEJARAH 1965/66  ✓Seminar Sejarah PKI

SEMINAR SEJARAH , 16 – 17 Sep 17

LBH , Jl Diponegoro – Jakarta

Latar Belakang

Tragedi 1965/66 masih menyisakan banyak lubang sejarah yang hilang atau dikaburkan. Sementara upaya penyelesaian, salah satunya adalah melalui pengungkapan kebenaran sejarah. Sejarah tentang 65 selama ini dikuasai oleh narasi Orde Baru, yang terus menerus direproduksi sampai sekarang. 

Jika acara tgl 16 – 17 Sept 2017 ” Hanya temu kangen Anak – cucu PKI “
Ya silahkan saja…

Tapi kalau ujungnya ” Minta mencabut TAP MPR “….

Ya nanti dulu…

Lagi , TAP MPR soal Komunisme…

Tidak bisa ” dicabut “…

Meskipun sudah banyak upaya bagi pelurusan sejarah 65, akan tetapi masih banyak menghadapi halangan dan hambatan. Salah satunya adalah meskipun semenjak reformasi, istilah G30S/PKI telah diubah menjadi G30S dan digunakan dalam kurikulum sekolah, tetapi semenjak pemerintahan SBY, istilah G30S/PKI dipakai kembali. Demikian pula hari kesaktian Pancasila 1 Oktober kembali dirayakan, meskipun setelah reformasi sempat tidak dirayakan.

Pembelokan sejarah lainnya bisa dilihat dalam usaha mengaitkan tragedi 65/66 dengan latar belakang pemberontakan 1948, saat terjadinya pembunuhan terhadap para kiai. Demikian pula tragedi 1965/1966 disangkutpautkan dengan persoalan konflik tanah sebelumnya, seperti peristiwa Jengkol, Bandar Betsi, aksi sepihak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang dianggap memicu kekerasan di masa 65/66. Benarkah demikian?

Sejarah adalah sekumpulan fakta-fakta tentang apa yang terjadi pada masa yang lalu, dan membuka fakta-fakta adalah mengungkap kebenaran sejarah. Masa 1965/66 dan sesudahnya maupun sejarah sebelumnya, masih belum lama berlalu. Artinya arsip-arsip dan fakta-fakta sejarah masih bisa didapat dan diperoleh. 

Karenanya kebenaran sejarah hanya bisa diungkap berdasarkan fakta-fakta sejarah yang jelas, yang tidak boleh dimanipulasi hanya karena kepentingan segelintir kelompok dan penerus Orde Baru. Sejarah versi Orde Baru harus dikoreksi total, karena hanya menghamba pada kekuasaan ketika itu. Ini adalah amanat reformasi dan pengungkapan kebenaran bagi rekonsiliasi nasional.

Pengungkapan kebenaran sejarah akan sangat membantu dalam upaya penyelesaian masalah 1965/66 dan sesudahnya, sehingga semua pihak bisa belajar dan berkaca pada sejarah. Sejarah adalah warna-warni dalam kehidupan Republik Indonesia yang tidak boleh dimanipulasi dan harus dicatat dan disampaikan apa adanya. 

Karena itulah sejarah mampu menjadi refleksi bagi semua orang, semua pihak, karena sejarah adalah kejujuran. Jujur dalam melihat masa lalu, berbesar hati dalam melihat kesalahan dan kebaikan sesiapa saja, dan berbangga dengan sejarah Indonesia yang lebih baik.

Pengungkapan kebenaran sejarah akan berkontribusi bagi kemauan para pihak untuk menyelesaikan setuntasnya masalah tragedi 1965/66, baik melalui jalur judicial maupun non-judicial, bagi upaya rekonsiliasi nasional dan pengembalian harkat dan martabat para korban/penyintas 65. 

Dengan hasil seminar ini, maka akan menyumbang bagi persatuan bangsa dan bersatunya kembali korban/penyintas 65 sebagai warga bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45.  

Tujuan:

Adanya pengungkapan kebe ini ok Ki 8naran mengenai sejarah Tragedi 1965/66, baik latar-belakang kesejarahannya, alasan-alasannya, masalah-masalahnya, perdebatannya, fakta-faktanya dan kebenaran sejarahnya.

Adanya pelurusan dan pembersihan sejarah dari upaya pemalsuan dan manipulasi sejarah versi Orde Baru.
Adanya forum bagi pendiskusian dan pengungkapan kebenaran sejarah bagi kalangan sejarawan dan akademisi, aktivis sosial serta korban/penyintas 65.

Adanya resolusi bagi upaya pengungkapan kebenaran sejarah 65 dan upaya penyelesaiannya:
Waktu : Sabtu-Minggu, 16-17 September 2017
Tempat : Gedung LBH, Jl. Diponegoro 74, Jakarta

Sub-tema diskusi:

Latar belakang permasalahan 65 (kontroversi 1948, kontroversi sebelum 1965)

G30S/Gestok (kudeta dan tuduhan PKI makar, kudeta merangkak Suharto, berujung pada Supersemar)
Sesudah 65 (kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida).

Mencari terobosan penyelesaian dan KKR (Rehabilitasi, Rekonsiliasi, Reparasi dan lain-lain)

Resolusi


Pembicara:

Pidato Pembukaan : Sidarto Danusubroto, anggota Wantimpres.

ad1. 1. Latar belakang : meluruskan kontroversi 1948.

Masih belum jelasnya duduk perkara mengenai peristiwa 1948, yang disebut sebagai “pemberontakan PKI”, merupakan dalih bagi pihak tertentu untuk melakukan balas dendam pada masa 1965/66. 
Ketidakjelasan ini merugikan sejarah bangsa dan pihak-pihak yang dituduh melakukan pemberontakan, padahal masalah ini telah selesai secara hukum. 

Untuk meluruskannya, perlu pembahasan lebih rasional dan mengedepankan kejujuran ilmiah.

Nara-sumber: 

Dr. Baskara T. Wardaya, sejarahwan Universitas Sanata Dharma

Mulyadi, ketua Pakorba

Yunantyo Adi, aktivis mendalami peristiwa 1948

Martin Hutagalung, peneliti peristiwa 1948.

Ad. 2. Latar belakang: kontroversi sebelum 65

Banyaknya tuduhan mengenai konflik agraria sebelum tragedi 1965/66, seperti kasus Bandar Betsy, peristiwa Kanigoro dan lain-lain, dianggap sebagian pihak menjadi sebab memuncaknya kekerasan dan pembantaian massal 1965/66. 
Demikian pula konflik ideologis. Sementara perdebatan Konstituante, siapa yang membela Panca Sila dan siapa yang menginginkan Negara Islam? 

Sejarah perlu menjernihkan masalah-masalah ini, agar ada pertanggungjawaban ilmiah kesejarahan atas penegakan Panca Sila serta sebab-sebab langsung tragedi 1965/66 tersebut.

Nara-sumber:

Dr. Asvi Warman Adam, sejarahwan LIPI

Dr. Dianto Bachriadi 

Aries Santoso, sejarahwan

Wilson, sejarahwan.

Ad. 3. G30S/Gestok dan TAP MPRS XXV dan XXXIII tahun 1966: 
kontroversi seputar kudeta dan tuduhan PKI makar, kudeta Suharto yang berujung pada Supersemar, Pembubaran PKI, TAP MPRS XXV dan XXXIII dan lahirnya rejim Orde Baru. 

Meskipun sudah banyak ulasan mengenai peristiwa G30S/Gestok, akan tetapi perlu ditekankan sekali lagi siapa yang sesungguhnya menjadi dalang di balik peristiwa ini? 

Bagaimana peran dan keterlibatan militer? 

Bagaimana peranan Angkatan Darat lewat RPKAD dalam pembantaian massal tersebut dan bagaimana rantai komando beroperasi? 

Bagaimana peran Suharto? 

Mengapa PKI dibubarkan?

Bagaimana posisi TAP MPRS XXV dan XXXIII? 

Kesemua ini perlu diperjelas dalam kaitannya dengan terjadinya pembantaian massal dan genosida di satu pihak, serta terjadinya pergantian kekuasaan ke tangan militer di pihak lain.

Nara-sumber :

Dr. Kusnanto Anggoro

Dr. Refly Harun

Sukmawati Sukarnoputri

Suwarsono MA, sejarahwan LIPI.

Ad. 4. Sesudah 65

Terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pemenjaraan di kamp s/d periode pembebasan tahanan 1978/79; kaum eksil yang terhalang pulang.
Bagaimana substansi terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM berat dan genosida, yang mencoreng sejarah peradaban Indonesia ke titik terendah. 

Bagaimana seluruh kejahatan serius atas kemanusiaan itu dapat dipahami dan dijelaskan dalam sejarah Indonesia, dan bagaimana bangsa ini dapat belajar dari peristiwa kelam tersebut.

Nara-sumber :

Nursyahbani Katjasungkana

Dr Abdul Wachid (membahas dari sisi genosida intelektual dan pemberangusan kajian kiri/marxisme)

Harsutejo

Martin Aleida.




Ad. 5. Sesudah 65: 

Periode 1981-sekarang (politik bersih lingkungan/litsus), termasuk kurikulum pelajaran sejarah.
Bagaimana ketika pembebasan tahanan 1965 di tahun 1978/79 telah diterima oleh masyarakat, akan tetapi ketika dimulainya politik bersih lingkungan dan penelitian khusus sejak tahun 1981 membuahkan diskriminasi dan persekusi politik (politisida) yang terus berjalan hingga kini. Termasuk manipulasi sejarah lewat kurikulum pendidikan sejarah.

Nara-sumber :

Bonnie Triyana, sejarahwan dan Pemred majalah Historia

Ratna Hapsari, Asosiasi Guru Sejarah Indonesia

Harry Wibowo

Gugi




Ad. 6. Mencari terobosan penyelesaian dan KKR (Rehabilitasi, Rekonsiliasi, Reparasi dan lain-lain) dalam lingkup formal/kenegaraan.

Bagaimana upaya penyelesaian 65 yang sudah berlangsung lama, semenjak adanya reformasi lewat amanat TAP MPR V tahun 2000; UU KKR no. 27 tahun 2004; pembatalan UU KKR oleh MK tahun 2006; penyelidikan Komnas-HAM tahun 2008-2012; Laporan IPT tahun 2015/16; yang sebenarnya membawa harapan akan tetapi belum juga berbuah hasil. 

Saat ini kendali ada di tangan presiden. Bagaimana perspektif bagi penyelesaian yang mampu mendamaikan dan memuaskan semua pihak.  

Nara-sumber :

Dr. Makarim Wibisono, mantan ketua Komite HAM PBB

Mayjen (purn.) Saurip Kadi

 Ifdhal Kasim, mantan komisioner Komnas-HAM dan staf KSP

Todung Mulya Lubis.

 
Ad. 7. Mencari terobosan penyelesaian dan KKR: lingkup masyarakat sipil.




Bagaimana perspektif dari inisiatif masyarakat sipil dan akar rumput yang telah menjalankan rekonsiliasi sedikit demi sedikit bagi pemenuhan hak-hak korban/penyintas 1965, baik oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat, pemerintah dan instansi daerah, dan lainnya. Bagaimana hal ini dapat mendukung bagi upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi secara tuntas.

Nara-sumber :

Kamala Chandra Kirana

Usman Hamid

KH Imam Azis

Nani Nurachman Sutoyo.



Pengisi Acara Kesenian:

Paduan Suara Dialita

Okti Budiati.



Kepanitiaan ;

Steering Committee /SC:

Ketua : Bonnie Triyana 

Anggota

    Asvi Warman Adam

    Ratna Hapsari

   Baskara T. Wardaya

    Nursyahbani Katjasungkana

    Dolorosa Sinaga

    Bejo Untung

    Kusnendar

    John Pakasi

    Wimanjaya Liotohe

    Bonnie Setiawan
 
Organizing Committee/OC:

Ketua : Bonnie

Sekretaris : Marsha

Bendahara : Dolorosa, Lenny

Sie Acara : Ait, Marsiswo

Sie Humas dan Media : Jessica, Joko

Sie Konsumsi : Salam, Dinny

Sie Perlengkapan: Sutri, Totok, Martin

Sie Transportasi : Pambudi, Didik

Sie Dokumentasi : Lexy, Aries, Adrian 

Sie Keamanan : Haryono

Sie Pencatatan proses dan publikasi : Tim Historia

Sie Bantuan Hukum : Tiwi, Anitra

Sie Kesehatan: Legimin, Ngatemin, Totok, Mardianto.


Jadwal Acara:

Hari I
Waktu

Acara

Pembicara

Moderator

08.00 – 08.30

Registrasi
08.30 – 09.00

Pembukaan

Lagu Indonesia Raya

Mengheningkan Cipta

Sambutan Panitia

Pidato Pembukaan
Sidarto Danusubroto

MC:

09.00 – 11.00

I. Latar belakang: meluruskan kontroversi 1948

Dr. Baskara T. Wardaya

Mulyadi

Yunantyo Adi

Martin Hutagalung

11.00 – 13.00

II. Latar belakang: kontroversi sebelum 65, Perdebatan tentang Panca Sila

Dr. Asvi Warman Adam

Dr. Dianto Bachriadi

Aries Santoso 

Wilson

13.00 – 14.00 : Rehat

14.00 – 16.00

III. G30S/Gestok dan TAP MPRS XXV dan XXXIII: kontroversi seputar kudeta dan tuduhan PKI makar, kudeta Suharto yang berujung pada Supersemar, Pembubaran PKI, TAP MPRS dan lahirnya rejim Orde Baru

Dr. Kusnanto Anggoro

Dr. Refly Harun

Sukmawati Sukarnoputri

Suwarsono MA

16.00 – 18.00

IV. Sesudah 65: terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan pemenjaraan di kamp s/d periode pembebasan tahanan 1978/79; kaum eksil yang terhalang pulang

Nursyahbani Katjasungkana

Dr. Abdul Wachid

Harsutejo

Martin Aleida

Hari II
09.00 – 11.00

V. Sesudah 65: periode 1981-sekarang (politik bersih lingkungan/litsus), termasuk kurikulum pelajaran sejarah

Bonnie Triyana

Ratna Hapsari

Harry Wibowo

Gugi

11.00 – 13.00

VI. Mencari terobosan penyelesaian dan KKR (Rehabilitasi, Rekonsiliasi, Reparasi dan lain-lain) dalam lingkup formal/ kenegaraan :

Dr. Makarim Wibisono

Mayjen (purn.) Saurip Kadi

Ifdhal Kasim

Todung Mulya Lubis

13.00 – 14.00 Rehat

14.00 – 16.00

VII. Mencari terobosan penyelesaian dan KKR: lingkup masyarakat sipil

Kamala Chandrakirana

Usman Hamid

KH Imam Azis

Nani Nurachman Sutoyo

16.00 – 17.00

Acara Kesenian17.00 – 18.00
 Gedung LBH jl Diponegoro no 74 jkt tgl 16-17 09 17

Leave a Reply

%d bloggers like this: