Skip to content

KEMBALIKAN PANTAI ANCOL KE PUBLIK dan TRANSPARANSI PENGELOLAAN

Mempetisii Direksi dan Komisaris dan 2 penerima lainnya

Pesisir Ancol merupakan Pantai Publik bukan wilayah privat …  sehingga Masuk Pantai Publik mesti gratis tanpa di pungut biaya sama sekali dan tanpa dibatasi waktu masuk. 

Jakarta seperti ibukota negara-negara dunia lainnya menghadapi masalah-masalah yang manjadi tantangan kota besar yang kompleks dalam berbenah. Dalam membenahi dirinya ini, Pemerintah daerah DKI Jakarta harus mampu membiayai nya dengan mempertimbangkan tanggungjawab dan perannya sebagai pelayan publik yang harus memenuhi hak-hak publik. 

Hak-hak tersebut harus menjadi perhatian utama. Pemerintah DKI sebagai pelayan yang mengumpulkan pajak masyarakatnya,  berbisnis mengelola/memutar dana tersebut disamping harus punya tanggungjawab menerapkan  Good Corporate Governance (GCG),  ia juga harus mengembalikannya dalam bentuk memberi fasilitas ruang publik yang memudahkan interaksi sosial dan menenteramkan warganya seperti membuat ruang terbuka hijau untuk publik dengan tidak memungut kembali biaya atasnya seperti yang terjadi sejak lama di pantai ancol di pesisir utara jakarta. 

Pantai yang terletak di bagian utara Jakarta itu merupakan milik PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), yang saham dimiliki oleh Pemda DKI sebesar 72 persen, PT Pembangunan Jaya 18 persen dan masyarakat 9,99 persen.

Apa yang terjadi di pantai ancol hanya memperkaya investor tertentu. Memang pemda DKI Jakarta pemilik saham terbesar namun bagaimana pengelolaannya dana publik itu kita tidak dapat mengetahuinya.

Yang menjadi petisi ada empat hal utama: 

Pertama, Transparansi PENGELOLAHAN KEUANGAN serta yg terkait dengan kebijakan2 yg terdapat di wilayah wewenang PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL .

Kedua, Terkait izin HPL (Hak Pengelolahan Lahan) yg dimiliki PENGELOLAH ANCOL sebagi titik destinasi wisata akan tetapi bisa munculnya pembangunan hunain HOTEL dan APARTEMEN yg melanggar baik dr sisi perizinan maupun AMDAL nya.

Ketiga, Adanya REKLAMASI pantai ANCOL yg sedang berjalan ini apakah sudah memiliki IZIN dan apakah proyek tersebut sudah sesuai dari arahan serta koordinasi dengan PEMDA DKI JAKARTA sebagai pemilik saham terbesar.

Ke empat pesisir Ancol Sebagai pantai PUBLIK seharusnya pengelolah PANTAI ANCOL yg sudah berjalan kurang lebih 57 tahun kenapa sampai saat ini masih dipungut biaya, untuk itu agar segera membebaskan biaya masuk. Sesuai statement MENTERI DALAM NEGERI dalam berbagai mesia pada tanggal 28 Agustus 2017 lalu

Selain itu yang lebih utama lagi dengan adanyanya Perda 4 th 2015 tentang pelestarian budaya betawi mestinya Pesisir Pantai utara jakarta dapat sebagai wilayah pelestarian maupun menumbuh kembangkan budaya betawi pesisir .
 
Petisi ini akan dikirim ke:Direksi dan KomisarisPT Pembangunan Jaya Ancol TBK

Direktur UtamaGubernur Provinsi DKI Jakarta

https://www.change.org/p/gratiskan-warga-masuk-pantai-publik-ancol?recruiter=365478148&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_page&utm_medium=whatsapp&utm_content=nafta_whatsapp_sharetext_id_id:control

Leave a Reply

%d bloggers like this: